Yenny Wahid Menolak Kenaikan PPN 12 Persen: Apakah Ini Keputusan Bijak?

Yenny Wahid Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Apakah Ini Bijak?

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Di tengah berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Yenny Wahid, putri almarhum Gus Dur, menyampaikan penolakannya atas kebijakan tersebut. Banyak yang bertanya-tanya tentang alasan di balik penolakan ini dan apakah kebijakan ini memang bijak untuk diterapkan.

Yenny Wahid, yang juga merupakan seorang aktivis dan tokoh publik, berpendapat bahwa kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. “Kenaikan ini akan menambah beban masyarakat yang sudah tertekan oleh situasi ekonomi yang sulit,” ujarnya dalam sebuah wawancara. Ia menilai bahwa saat ini pemerintah seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi alih-alih menaikkan pajak yang akan semakin menyusahkan rakyat.

Dalam pandangannya, kebijakan fiskal yang baik seharusnya bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan membantu merangsang perekonomian. Kenaikan PPN, menurut Yenny, justru akan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. “Ketika daya beli masyarakat menurun, maka siklus ekonomi akan terpengaruh, dan ini tentu menjadi masalah besar bagi perekonomian kita,” tambahnya. Kenaikan pajak bisa jadi dianggap solusi jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, dampak negatifnya bisa lebih besar.

Yenny bukanlah satu-satunya yang mengungkapkan penolakannya terhadap kebijakan ini. Suara penolakan serupa juga datang dari berbagai kalangan, mulai dari ekonom hingga masyarakat umum. Mereka berargumen bahwa dalam situasi seperti sekarang, dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan bisnis yang terpaksa tutup, kebijakan yang lebih bertanggung jawab adalah yang mampu mendukung pemulihan ekonomi, bukan menambah beban.

Kenaikan PPN juga sering kali diartikan sebagai tanda ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Banyak pihak merasa bahwa seharusnya pemerintah lebih mengedepankan efisiensi dan pengurangan pengeluaran yang tidak perlu daripada langsung menarik lebih banyak uang dari rakyat. “Jika pemerintah tidak bisa mengelola anggaran dengan baik, mungkin seharusnya ada evaluasi mendalam tentang pengeluaran yang ada,” ungkap seorang ekonom yang enggan disebutkan namanya.

Ada juga argumentasi yang menyebutkan bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya akan menghimpit kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan barang dan jasa yang menjadi lebih mahal, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, yang dapat menurunkan konsumsi domestik. Hal ini tentu tidak ingin terjadi saat dunia masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19 yang telah memakan banyak korban baik dalam segi kesehatan maupun perekonomian.

Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah kebutuhan yang semakin mendesak. Mereka percaya bahwa dengan adanya tambahan pendapatan, berbagai program sosial dapat dilaksanakan, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat. Namun, banyak yang meragukan efektivitas strategi ini, terutama jika dilihat dari pengalaman sebelumnya yang menunjukkan bahwa fasilitas sosial sering kali tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Melihat pro dan kontra seputar rencana kenaikan PPN ini, penting bagi pemerintah untuk mendengar suara rakyat dan stakeholder lainnya. Yenny Wahid menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah perlu duduk bersama rakyat untuk mendengar isu-isu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasar pada kebutuhan dan suara rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, kalangan masyarakat yang terdampak juga harus berani bersuara dan memberikan pendidikan kepada diri mereka tentang hak-hak mereka terkait kebijakan perpajakan. Pengasahan pengetahuan ini penting agar setiap warga negara tahu bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat. Setiap langkah harus dipikirkan secara matang, dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Kenaikan PPN 12 persen ini menjadi sebuah gambaran tentang bagaimana cara pemerintah merespons tantangan yang ada.

Yenny Wahid dan banyak tokoh lainnya terus berjuang untuk memberikan suara kepada masyarakat. Meskipun banyak tantangan yang ada, penolakan dan penyaluran aspirasi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat. Apakah kenaikan PPN ini adalah langkah bijak? Waktu yang akan menjawab, namun yang pasti, semua mata akan tertuju pada apakah suara rakyat didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang ada.