44 Ribu Napi Dapat Ampunan, ICJR Soroti Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

44 Ribu Napi Akan Diampuni: Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas

Jakarta, Indonesia – Baru-baru ini, kabar mengenai pengampunan bagi sekitar 44 ribu narapidana (napi) di Indonesia menjadi sorotan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah napi yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berlebihan. Namun, terlepas dari niat baik di balik langkah ini, lembaga pemantau dan advokasi hukum, Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR), menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya.

“Pengampunan ini tidak hanya soal mengurangi jumlah napi, tetapi juga tentang memastikan bahwa prosesnya transparan dan akuntabel. Kita tidak ingin ada narapidana yang dipilih secara sembarangan atau tanpa mempertimbangkan aspek keadilan,” ungkap salah satu anggota ICJR dalam sebuah wawancara.

Kondisi lapas di Indonesia memang menjadi perhatian serius. Banyak lapas yang kelebihan kapasitas hingga tiga kali lipat, yang mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kesehatan hingga keamanan. Untuk itu, kebijakan pengampunan diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan bijak. Namun, ICJR menekankan pentingnya mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang layak mendapat pengampunan, serta kriteria yang harus dipenuhi.

Menurut ICJR, transparansi dalam proses ini mencakup pemberian informasi kepada publik mengenai kriteria pengampunan, daftar napi yang diusulkan untuk diampuni, serta proses seleksi yang akan dilakukan. “Publik berhak tahu dan memahami bagaimana keputusan ini diambil. Tanpa adanya transparansi, akan muncul kecurigaan dan ketidakpercayaan,” tambah anggota ICJR tersebut.

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Proses pengampunan harus melibatkan pihak-pihak yang independen dan terlibat dalam pengawasan terhadap keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi dalam proses seleksi napi yang akan diampuni.

ICJR berharap bahwa pengampunan ini akan menjadi langkah positif dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Namun, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas, langkah ini bisa jadi berisiko dan dapat memicu masalah baru di kemudian hari. Dalam hal ini, harapan besar diletakkan pada pemerintah untuk melaksanakan semua proses dengan sebaik-baiknya demi mencapai keadilan yang lebih luas.

Kebijakan ini memang menjadi harapan bagi banyak pihak, baik bagi narapidana yang ingin mendapatkan kesempatan kedua maupun bagi masyarakat yang mendambakan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ini akan sangat menentukan keberhasilan pengampunan yang akan dilaksanakan.